Respons Pemerintah Usai MK Tolak Gugatan UU Cipta Kerja

 Jakarta Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (2/10) menampik tuntutan berkaitan dengan Undang Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja).

Ini tercantum pada keputusan atas pengetesan formal UU Nomor 6 Tahun 2023 mengenai Penentuan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 mengenai Cipta Kerja Jadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja) lewat keputusan Nomor 54/PUU-XXI/2023 dengan ringkasan ji ka permintaan pemohon tidak berargumen menurut hukum untuk semuanya. Adapun amar keputusan MK yaitu menampik permintaan pemohon untuk semuanya.  King88bet

Dengan begitu, MK memandang proses pembangunan UU Cipta Kerja secara formal tidak berlawanan dengan UUD 1945 dan karena itu UU Cipta Kerja masih tetap memiliki kemampuan hukum mengikat.

Juru Berbicara Kementerian Koordinator Sektor Ekonomi Haryo Limanseto menjelaskan, bila pertimbangkan keputusan MK itu, Pemerintahan terus melakukan UU Nomor 6 Tahun 2023 mengenai Penentuan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 mengenai Cipta Kerja Jadi UU. king88bet login alternatif

"Lewat penerapan itu diharap bisa menggerakkan peluasan lapangan pekerjaan lewat keringanan, pelindungan, dan pendayagunaan koperasi dan UMKM, tingkatkan ekosistem investasi, percepat project vital nasional, tingkatkan pelindungan dan kesejahteraan karyawan, dan perkuat ekonomi nasional saat hadapi keadaan ekonomi global kedepan," terang ia dalam penjelasannya, Senin (2/10/2023).

Disebut bila keputusan MK itu pertimbangkan banyak hal, yaitu berkaitan dengan kesepakatan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 yang dipandang mematuhi periode waktu kesepakatan atau mungkin tidak kesepakatan DPR atas Perpu yang disodorkan oleh Presiden seperti ditata dalam Pasal 22 UUD 1945 dan UU Nomor 12 Tahun 2011 mengenai Pembangunan Ketentuan Perundang-Undangan dan peralihannya.

Respons Pemerintah Usai MK Tolak Gugatan UU Cipta Kerja

Periode waktu itu disamakan karakter masing-masing Perpu dan niat baik (good faith) dari Presiden untuk proses kesepakatan DPR.

Selanjutnya, pembangunan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 dipandang sudah penuhi syarat hal ihwal kegawatan memaksakan. Pembangunan Perpu adalah wewenang exclusive Presiden dengan memerhatikan persyaratan konstitusional.

Etika konstitusi memberi opsi hukum (diskresi) tetapi harus memperoleh kesepakatan DPR dalam rencana penerapan cek and balances.

Seterusnya, Perpu Nomor 2 Tahun 2022 dipandang mematuhi Keputusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Pembangunan Perpu adalah opsi hukum peraturan Presiden (presidensial leadership legal policy), hingga pembaruan UU Nomor 11 Tahun 2020 seperti Keputusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 lewat Perpu Nomor 2 Tahun 2022 ialah mempunyai posisi hukum dan materi yang sama dengan UU.